Semiloka Nasional Kepustakawanan Indonesia 2018 : “Tata Kelola Informasi: Konektivitas Lembaga, Keterbukaan Informasi Publik dan Diseminasi Pengetahuan"

 

Konsep information governance atau tata kelola informasi menjadi terlihat “baru” karena perubahan-perubahan yang disebabkan oleh penggunaan teknologi masa-kini, khususnya teknologi berbasis komputer atau teknologi digital. Pemahaman prinsipil tentang information governance awalnya diletakkan dalam konteks yang lebih luas yakni governance (tata kelola) yang mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

 

Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, participation dan kemitraan.  Jika kita menganggap bahwa masyarakat masa kini adalah "masyarakat informasi" maka sebenarnya secara langsung kita mengandaikan bahwa kegiatan mencari, mengumpulkan, dan menggunakan informasi sudah menjadi kegiatan utama di dalam masyarakat itu.

 

Pada masyarakat saat ini, kompetensi informasi menjadi bekal hidup utama. Seseorang dapat berfungsi dan bertindak secara memadai di masyarakatnya jika dia punya kemampuan (ability), keterampilan (skill), dan kompetensi (competence) informasi. Semisal dalam keseharian yang dapat dirasakan oleh publik di wilayah urban, yaitu ketersediaan informasi publik.

Lembaga dokumenter sekaligus menjadi lembaga publik seperti perpustakaan, pusat rekod, depo arsip, pusat dokumentasi, museum dan sebagainya, adalah lembaga yang memungkinkan adanya ketersediaan informasi serta konektivitas yang bertujuan untuk diseminasi pengetahuan bersama.

 

Jika sebuah masyarakat mengalami kerepotan dalam menangani persoalan informasi di dalam kehidupan mereka, maka masyarakat itu memerlukan bantuan orang-orang profesional, yaitu para pekerja informasi (information professionals) yang memiliki kompetensi tertentu.

 

Tak kalah penting, kompetensi tersebut berkaitan dengan efisiensi dan efektifitas bekerja. Serta berdasarkan kesepakatan, artinya, kompetensi merupakan urusan kedua belah pihak: yaitu si pekerja/pemberi jasa maupun orang lain yang menggunakan hasil kerjanya. Kemudian ada unsur unik karena kompetensi pekerja informasi tidak dapat disamakan dengan kompetensi orang pada umumnya. Kompetensi yang unik tersebut pada dasarnya digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat, sebagai bagian dari sebuah institusi jasa (services).

 

Pun sebagai bagian dari sebuah institusi, maka kompetensi para professional informasi seperti pustakawan, manajer rekod, arsiparis, kurator, manajer pengetahuan, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan sebagainya dapat dilihat sebagai bagian dari kerja, karena itu kompetensi pustakawan juga mengandung unsur profesionalisme.

 

Maka, kini kita di Indonesia dapat memahami information governance sebagai bagian dari reformasi sektor publik dan pelibatan jaringan pembuatan kebijakan yang lebih luas. Walaupun pada umumnya kita mengenal information governance dalam pengertian spesifik dan teknis.

 

Di sisi lain, ada beberapa aspek fundamental yang masih perlu kita pahami terkait peran lembaga dokumenter sekaligus lembaga publik di Indonesia saat ini; seperti perpustakaan, pusat rekod, depo arsip, pusat dokumentasi, museum dan sebagainya. Peran antar lembaga dapat dilihat sebagai kesatuan yang tak terpisahkan, khususnya dalam konteks pembangunan bangsa dan ditilik dari segi konektivitas lembaga, keterbukaan Informasi publik dan diseminasi pengetahuan serta information governance.

 

Diperlukan berbagai pendekatan untuk memahami beberapa peran itu, khususnya untuk memfokuskan perhatian kita kepada tradisi pustaka dan profesi pustakawan. Karena kesimpulan sementara ini, persoalan inti dalam kompetensi dan profesionalisme akan amat berperan dalam proses transfomasi dan reformasi yang menjadi penggerak utama dari penerapan information governance.

 

Persoalan inilah yang harus mendapat perhatian penuh dunia kepustakawanan Indonesia saat ini. Dengan kata lain, kompetensi dan profesionalisme pustakawan sebenarnya berada di titik sentral dari paradigma governance.

 

Rangkaian kegiatan Semiloka Nasional Kepustakawanan Indonesia 2018 dan Munas ISIPII  ini bertujuan untuk:

1.    Menggali perkembangan baru dalam dunia perpustakaan, informasi, teknologi informasi, dan arsip dari para pakar, pengelola,

       pemerhati, pengajar, dan praktisi perpustakaan dan informasi.

2.    Menghasilkan output yang dapat bermanfaat bagi perkembangan perpustakaan (perguruan tinggi, sekolah, khusus, umum),

       teknologi informasi, pengelolaan dokumen dan kearsipan di Indonesia.

3.    Persetujuan mengenai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan kepengurusan ISIPII

4.    Rumusan mengenai Program Kerja dan Rekomendasi FPPTI dalam perkembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia.

 

 

Tema besar kegiatan ini adalah “Tata Kelola Informasi: Konektivitas Lembaga, Keterbukaan Informasi Publik dan Diseminasi Pengetahuan"

 

1.    Tata Kelola Informasi: Perkembangan Informasi dan Pustaka dalam Perspektif Administrasi Publik

2.    Scholarly Communications and the Open Access

3.    Managing Institutional Knowledge

4.    Transformasi Perpustakaan dan Lembaga Informasi dari Cost Center ke Value Center

 

 Lokakarya:

1.    Masa Depan Organisasi Informasi di Bidang Perpustakaan

2.    Tata Kelola Data Ilmiah

3.    Tantangan Pengelolaan Informasi dan Pustaka Pada Persaingan Global Dalam Perspektif Governance

4.    Pola Kebutuhan dan Perilaku Informasi Masyarakat

5.    Relevansi Paradigma Pelayanan Publik pada Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan

6.    Tata Kelola Informasi dan Posisi Strategis Kepustakawanan Indonesia

 

1.    Pustakawan Meneliti (Research Skills, originality, how to submit for academic journals)

2.    Implementasi Knowledge Management di Dunia Bisnis dan Pendidikan

3.    Design Thinking for Libraries

4.    Digital Literacy dan Strategi Pemanfaatan Sumber Informasi Digital

 

 

Peserta kegiatan Seminar, Lokakarya, Pelatihan (Training), terdiri dari:

1.    Pimpinan/Pengelola Perpustakaan (Perguruan Tinggi, Sekolah, Khusus, Umum)

2.    Pustakawan (Perguruan Tinggi, Sekolah, Khusus, Umum), record specialist, TI dan Arsiparis

3.    Mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Ilmu Komputer dan Arsip

4.    Peneliti dan Tenaga Pendidik (Dosen) bidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi

5.    Masyarakat Umum Pemerhati Bidang Perpustakaan dan Informasi

6.    Pengurus FPPTI Pusat dan FPPTI Wilayah di seluruh Indonesia

 

Sedangkan untuk kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FPPTI, pesertanya adalah Pengurus FPPTI Pusat, para Ketua Pengurus FPPTI Wilayah dan Anggota FPPTI di seluruh Indonesia.

 

Rangkaian kegiatan ini mempunyai target peserta sebagai berikut:

a.   Peserta Seminar Nasional 300 peserta

b.   Peserta Lokakarya @80 peserta per kelas paralel

b.   Peserta Pelatihan (Training) @30 - 40 peserta per topik paralel

d.   Pemakalah “Call for Papers” sebanyak 30 orang (dibagi 4 sesi paralel )

e.   Peserta kandidat peraih Indonesian Academic Librarian Award 2018 sejumlah anggota FPPTI di Indonesia

f.   Peserta Library Partner Exhibition sebanyak 10 booths.

 

Echa 0817-0330-0035

Ima 0821-2254-7536

Peggy 0856-7379-901

Erlita 0821-3961-6100

Aulia 0858-5116-4487

 

 

 

Kunjungi situs Jodis ISIPII di sini